| Nama*: | Guest |
| Photo: | 20110211Ramadhan Pohan by portal.jpeg |
| Judul*: | Pembubaran Ahmadiyah; Pemakzulan SBY |
| Kiriman Tulisan*: | Jakarta - Partai Demokrat khawatir langkah pemerintah membubarkan jemaat Ahmadiyah akan berbuntut pemakzulan (impeachment) terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebab, pembubaran Ahmadiyah itu rawan dijadikan alat politik oleh pihak tertentu untuk menjatuhkan pemerintahan yang berkuasa saat ini. "Berikan dukungan politik kepada pemerintah untuk melakukan seperti itu. Tidak bisa kita ujug-ujug, kamu pancing sikap konkret pemerintah. Nanti ketika presiden melakukan itu, tiba-tiba ada impeachment karena dinilai melanggar konstitusi. Itu bahaya sekali," kata Wasekjen DPP Partai Demokrat, Ramadhan Pohan di Jakarta, Jumat (11/2). Pelanggaran konstitusi yang dimaksud Ramadhan terkait Pasal 28 UUD 1945 yang memberikan jaminan kebebasan berserikat bagi setiap warga negara Indonesia. Untuk itu, Partai Demokrat menunggu pernyataan resmi bersama dari para ketua umum partai politik yang ada di parlemen bahwa JAI sepakat dibubarkan. Saat ditanyakan apakah Partai Demokrat setuju Ahmadiyah dibubarkan, Ramadhan hanya menjawab diplomatis. "Itu harus dikoordinasikan dulu. Apakah sudah sejauh itu karena khusus masalah Ahmadiyah ini kompleks sekali. Dibutuhkan ada kajian disana," kata dia. Partai Demokrat, kata dia, cenderung pada diadakannya dialog bersama diantara para ketum parpol atau melalui pernyataan resmi parpol yang menyepakati pembubaran Ahmadiyah. Namun ia melihat hingga kini belum ada kesungguhan dari masing-masing parpol untuk menyepakati pembubaran Ahmadiyah. "Kalau statemen orang per orang itu tidak dapat dijadikan jaminan. Tapi kita menginginkan statemen dari ketum, sekjen, ketua fraksinya," tegas Ramadhan yang juga anggota komisi luar negeri DPR. |
Powered by EmailMeForm
