“Alangkah Responsifnya Negeri ini dikala yang curhat itu Pejabat, terutama Presiden”
Oleh:
Dony Yusra Pebrianto,SH (Koordinator Divisi Litbang Jambi Law Club)
Responsif, begitulah istilah yang tepat terhadap tanggapan pemerintah terhadap curhatan Presiden SBY terkait gajinya yang tak kunjung naik selama 7 Tahun SBY memimpin. Curhat? Sentilan? Keluhan? Atau sekedar basa-basi?, namun itu semua mungkin manusiawi jika memang presiden menginginkan kenaikan gaji walaupun hal tersebut (Gaji) tidak layak untuk disebut oleh pejabat Negara apalagi sekelas presiden. Namun ternyata hal tersebut mendapat reaksi cepat, karena pemerintah akan menaikkan gaji presiden dan delan ribu pejabat Negara lainnya. Menurut Menteri Keuangan Agus Martowardojo Selasa (25/1) di kantor Menko Perekonomian, Jakarta. Menurut Menteri Keuangan saat ini penghitungan penghasilan para pejabat masih perlu dievaluasi. Sebab, ada pejabat tertentu yang mendapatkan tunjangan yang cukup besar, ada pula yang masih minim. Pertimbangan yang digunakan adalah beban kerja yang diemban masing-masing pejabat. Alasan menaikkan gaji presiden adalah jika gaji presiden tidak disesuaikan maka akan sulit menyesuaikan pejabat-pejabat dibawah presiden, karena selain presiden pejabat lain yang akan naik gaji adalah Menteri, Gubernur, Bupati, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Dewan Pertimbangan Daerah (DPD, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan lembaga lainnya.
Namun itu semua akan memiris hati jika dibandingkan dengan responsibilitas pemerintah terhadap jeritan rakyat kecil dan ribuan pegawai honorer yang mengabdi kepada Negara dengan gaji kecil. Apalagi mengingat mahalnya harga sembako saat ini terutama berass dan cabe yang kenaikannya mencapai 95 %. Masyarakat terpaksa “mengirit” kebutuhan perut demi kelangsungan hidup, bahkan nasi pun diganti tiwul dan makin miris dikala kita melihat di media terdapat beberapa keluarga dari satu keluarga di pulau jawa harus mati meregang nyawa karena keracunan tiwul. Apa memang gaji pejabat itu belum cukup?. Untuk diketahui, gaji presiden republik Indonesia saat ini adalah 62 juta rupiah perbulan dengan anggaran operasional 2 milyar pertahun. Gaji wakil presiden 42 juta rupiah, ketua DPR dan ketua MA 23 Juta Rupiah, ketua BPK 20 juta rupiah, menteri 18 juta rupiah, dan gaaji anggota DPR 13 juta rupiah dan belum termasuk tunjangan lainnya.
Bandingkan dengan pendapatan pegawai honorer di berbagai daerah, apa lagi dibandingkan dengan pendapatan rakyat kecil yang makin terjepit ditengah mahalnya harga sembako. Bukannya tidak pernah rakyat kecil mengeluhkan nasipnya dan bahkan kering sudah kerongkongan rakyat menjeritkan kesulitan hiduip yang mereka alami, andai pemerintah meresponnya seresponsif pemerintah merespoin curhatan presiden mungkin tidak begini adanya.
Tidak ada yang salah dengan kenaikan gaji pejabat, namun sekarang belum waktunya uang Negara dihamburkan untuk menaikkan gaji pejabat Negara, ada baiknya pemerintah mendahulukan meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil dan pegawai negeri rendah dan pegawai honorer ketimbang menaikkan gaji pejabat Negara. Maaf Pak Beye, jangan sekarang, pertimbangkan lagi. (***)
