Birokrasi yang baik tentunya menjadi impian setiap warga Negara, namun apa daya, jauh panggang dari api. Tidak jarang birokrasi di Indonesia raya ini menampakkan kebobrokan di sana sini. Begitu juga dengan supremasi hukum. Di setiap sudut telinga kita mendengar impian penegakan hukum secara murni dan konsekuen. Namun sekali lagi impian itu hanya tinggal impian.Terlalu teoritis jika saya kembali mengulas pendapat Lawrence mier Friedman yang berpendapat bahwa yang mempengaruhi penegakan hukum (supremasi hukum) adalah Struktur hukum, Pranata Hukum, dan budaya hukum
Kalau kita mengerucutkan masalah kepada pranata hukum tentunya adalah rahasia umum jika Aparat penegak hukum dan kalangan birokrat Kita memiliki kelemahan yang sangat signifikan. Seiring pengamatan saya, saya menyalahkan sistem rekruitmen yang tidak fair.
Di jambi khususnya, mulai dari rekruitmen pegawai PEMDA hingga seleksi umum Penerimaan CPNS di kalangan penegak hukum (seperti kepolisian, Mahkamah Agung, Kejaksaan, hingga Kantor kementerian hukum dan ham) tidak jarang banyak para orang tua yang harus menggadaikan SK di Bank, Menjual sawah dan ladang, Menjual harta yang bias dijual, hingga harus hutang ke sana sini demi mendapatkan pekerjaan yang layak untuk anak mereka. Pemikiran bodoh masyarakat yakni “apa bila ingin menjadi pegawai negeri sipil harus memiliki 2 D (Duit dan Dekingan).
Ironis memang, ditengah cita-cita mulia harus dirusak dengan tindakan amoral dan cenderung KKN. Namun apa daya, siapa yang berkuasa itulah yang menjadi pemenang.
