Showing posts with label Polhukam Daerah. Show all posts
Showing posts with label Polhukam Daerah. Show all posts

Dewan Minta Gubernur awasi PP 10

Monday, April 11, 2011

Minggu, 10 /04/ 2011 17:40

JAMBI- Juru bicara kabungan Komisi DPRD Provinsi Jambi, H Hasan Ibrahim menyampaikan bahwa gubernur sebagai pembina penyelenggaraan dan pengawasan pemerintah daerah, harus mengawasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) No 10 tahun 2008, tentang kecamatan, baik pembentukan maupun pengisian jabatan Camat.Dewan menilai, akhir-akhir ini, pengangkatan camat oleh bupati atau walikota atas usul kepala daerah tidak sesuai dengan aturan dimaksud, seperti dari PNS yang menguasai ilmu pemerintahan dan memenuhi persyaratan.

Pengusahaan ilmu pemerintahan dan persyaratan yang ditentukan harus dibuktikan dengan ijazah ilmu pemerintahan. ‘’Semestinya PNS yang diangkat sebagai camat pernah bekerja di tingkat kelurahan atau kecamatan minimal dua tahun,” ujar Hasan Ibrahim. Masalah pengangkatan camat ini jauh sebelumnya sudah ditegaskan Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA). Menurut gubernur, pengangkatan camat bukan diserahkan kepada bupati atau walikota, tapi adalah wewenang gubernur.

“Soal pengangkatan camat, kedepan akan berdasarkan SK Gubernur. Ini sudah menjadi wacana pada forum nasional, berdasarkan UUD No 32 dan PP No 19. Camat yang diangkat juga harus benar-benar mengerti ilmu kepemerintahan,” jelas gubernur usai mendengarkan penyampaian pendapat akhir fraksi gabungan DPRD Provinsi Jambi, Kamis lalu (07/04.Menurut HBA, dirinya tidak mendiskreditkan sarjana-sarjana dari bidang keilmuan lain, tetapi yang terpenting harus melalui sistim karier.

Diantaranya pernah menjadi kepala seksi di kantor camat dan menjadi sekretaris camat, sehingga telah mengerti dan berpengalaman bidang pemerintahan. “Ini akan menjadi perhatian,’’ tegas HBA.(eon)

sumber:http://metrojambi.com/pemerintahan/6999-dewan-minta-gubernur-awasi-pp-10.html

Masih Tunggu Instruksi SEKDA

Sunday, April 10, 2011

Sabtu, 09 /04/ 2011 10:08

Evaluasi TKD di Pemprov Jambi
JAMBI-
Rencana evaluasi Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang pernah dikemukakan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Syahrasaddin, hingga kini belum ada kejelasan. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi, Amir Sakib mengatakan realiasasi kebijakan itu masih menunggu instruksi Sekda.

“Ya itu masih dalam tahap rencana, belum ada pembahasan lanjutan. Kita masih menunggu instruksi Sekda untuk pembahasannya,” katanya.
Yang jelas, menurut dia, rencana evaluasi TKD tetap akan dilaksanakan. Dalam evaluasi nantinya, besaran TKD pada masing-masing PNS di Provinsi Jambi akan disesuaikan dengan waktu kerja masing-masing. Pola perhitungannya diubah dari per hari menjadi per jam. “Namun teknisnya, nanti dibahas dulu,” sebutnya. Ia mencontohkan, seorang pegawai yang kerja keluar kantor harus ada laporan ke kantornya bahwa mereka mengikuti kegiatan di luar. Jika tidak, maka besaran TKD akan dipotong. Begitu juga dengan PNS yang terlambat ngantor atau pulang lebih awal juga akan dikenakan sanksi serupa.

Tujuan dari evaluasi TKD ini, kata Amir Sakib, yakni untuk mengoptimalkan kinerja para pegawai di lingkup Pemprov Jambi. Sehingga, bagi yang malas maka tidak akan sama lagi TKD-nya dengan PNS yang rajin. Selain itu, evaluasi TKD ini juga bertujuan untuk efisiensi anggaran Pemprov Jambi. Pasalnya, selama ini dari APBD Provinsi Jambi 1,5 triliun hampir Rp 380 miliar habis untuk biaya gaji pegawai dan TKD 6 ribu lebih PNS Pemprov. Sedangkan untuk proyek pengadaan dan fisik pembangunan hanya 800 miliar saja, sisanya untuk hibah dan keperluan lainnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Provinsi Jambi, Erwan Malik mengatakan pembahasan itu akan dilakukan bersama-sama dengan SKPD terkait. Namun sampai saat ini belum bisa dipastikan kapan dilaksanakan. “Pak Sekda sedang ada kegiatan, nanti akan kita bahas rencana itu,” katanya. Menurut dia, evaluasi tersebut memang akan menghemat anggaran pembiayaan gaji pegawai dan TKD. Terlebih lagi, effek yang muncul adalah etos kerja pegawai yang akan meningkat. Yang jelas, sambungnya, Pemprov Jambi akan melakukan tata kelola birokrasi yang lebih baik lagi. Karena itu, semua pembenahan sedang dilakukan saat ini untuk memperbaiki citra para PNS. Sebelumnya Sekda Provinsi Jambi, Syahrasaddin menyatakan, akan membuat instrumen baru dalam pemberian tunjangan para abdi negara tersebut. Sistem yang selama ini digunakan akan diubah. Dalam instrumen baru itu nanti, pemberian TKD dilakukan berdasarkan kinerja dan prestasi. "PNS yang bekerja 1 jam, tidak mungkin kita berikan sama dengan yang bekerja selama 8 jam. Itu kan ketidakadilan," kata Syahrasadin beberapa waktu lalu.

Menurut dia, di dalam instrumen ini juga akan dibuat kriteria penerima TKD. " Ada skornya nanti. Apakah PNS layak mendapatkan TKD atau tidak," ungkapnya. Dia menjelaskan, TKD ini dibayar oleh rakyat Jambi melalui pajak kendaraan dan pajak daerah lainnya. Artinya para PNS harus bertanggung jawab kepada daerah. "Kita mencoba mendorong rekan-rekan SKPD untuk memiliki kinerja yang tinggi, baik dari golongan II, III, IV dan staf," jelasnya. (apj)


Sumber:http://metrojambi.com/pemerintahan/6966-masih-tunggu-instruksi-sekda.html

BM-KUAD Kian Menjauh

Minggu, 10 /04/ 2011 17:54

Perolehan Suara Pada Pilkada Muarojambi

Burhanuddin Mahir nyoblos bersama istri.(F:Hardiyansyah)

Burhanuddin Mahir nyoblos bersama istri.(F:Hardiyansyah)

JAMBI– Perolehan suaran pasangan Burhanuddin Mahir-Kuad tampaknya semakin tidak terkejar oleh lima pasangan lainnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muarojambi yang digelar Sabtu kemarin (09/04).Berdasarkan hasil penghitungan sementara yang dilakukan Polres Muarojambi, hingga pukul 17.00 WIB hari ini (10/04), pasangan nomor urut 1 BM-Kuad masih mendominasi perolehan suara.

Dari total suara yang masuk, pasangan BM-Kuad berhasil mengumpulkan suara sebanyak 77.547.Diposisi kedua sementara ini diraih pasangan Masnah-Arifien dengan perolehan 39.928 suara. Selanjutnya diposisi ketiga sementara ini adalah pasangan Ram-Syah dengan perolehan suara sebesar 21,809 suara. Posisi berikutnya adalah pasangan Kamaludin yang memperoleh 9.992 suara.

Berikutnya pasangan Asnawi-Idi yang memperoleh suara sebanyak 7.941. Terakhir adalah pasangan Muktar Muis-Juairiah yang memperoleh sebesar 6.832 suara.Sementara itu, salah satu anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muarojambi Ja’far Ahmad mengatakan, pihaknya akan menggelar pleno penghitungan suara pada 15 April mendatang. ‘’Jadi sebelum itu kita tidak mengumumkan perolehan suara,’’ ujarnya singkat. (oto)

sumber:http://metrojambi.com/headline/7002-bm-kuad-kian-menjauh.html