Antara Dignity dan Kebodohan

Dignity adalah martabat yang harus diemban oleh sebuah bangsa terkait dengan kemandirian dan kedaulatan. Sebuah bangsa sering menjadi bulan-bulanan bangsa lain ketika martabat bangsa tersebut tergadaikan secara telanjang tanpa bisa berbuat banyak untuk mengambil kembali martabat yang tergadai tersebut.

Kasus hilangnya martabat bangsa Indonesia kembali menguak ketika minggu lalu beberapa media mengulas tentang kuasa wilayah udara Indonesia, di sekitar Pulau Batam dan Kepulauan Natuna (dikenal di International Civil Aviation Organization/ICAO sebagai sektor A), yang dikontrol oleh navigasi udara Singapura.

Dengan alasan bahwa Pemerintah Indonesia secara teknologi dan sumber daya manusia (SDM), maka ICAO menyetujui Singapura yang mengelola sektor A mulai tahun 1946 hingga kini. Di tengah perkembangan teknologi dan SDM seharusnya Indonesia mampu mengelola sektor A bukan mendelegasikan pengelolaan sebagian ruang udara yang ada kepada bangsa lain.

Meskipun sudah melalui beberapa pembahasan dan negosiasi sejak tahun 1972, sektor A belum juga kembali ke Indonesia. Lebih runyam lagi jika ASEAN Open Sky Policy dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 dan permasalahan ini tak kunjung selesai, dignity kita sebagai bangsa yang berdaulat akan semakin jauh panggang dari api.

Lalu kemungkinan munculnya Air Traffic Flow Management (ATFM) Center di saat berlakunya ASEAN OPEN Sky Policy, jika kita lengah akan semakin merendahkan kita jika Sigapura menjadi Pusat ATFM regional ASEAN karena seluruh wilayah udara Indonesia akan di kontrol oleh mereka. Ini sebuah kebodohan yang mendasar.

Hambatan Penguasaan Sektor A dan ATFM

Pernyataan Menteri Perhubungan, EE Mangindaan, di media pada saat peresmian Air Navigation Indonesia bahwa Indonesia akan mengontrol seluruh wilayah udara Indonesia (termasuk sektor A) pada tahun 2016, sepertinya perlu dikaji ulang. Untuk wilayah sektor A, mulai dari permukaan laut hingga ketinggian 37.000 kaki, Indonesia mendelegasikan tanggungjawab pemberian pelayanan navigasinya kepada Singapura.
Atas nama Pemerintah RI, Singapura memungut jasa pelayanan navigasi penerbangan (Rans Charge) di sektor A untuk selanjutnya diserahkan pendapatan tersebut kepada Pemerintah Indonesia.

Landasan hukum kesepakatan pendelegasian Flight Information Region (FIR) Kepulauan Natuna kepada Singapura tertuang dalam Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Singapore on the Realignment of the Boundary between the Singapore Flight Information Region (FIR) and the Jakarta Flight Information Region (FIR) yang ditandatangani di Singapura pada 21 September 1995.

Sesuai Pasal 7 dari isi perjanjian tersebut menyatakan, bahwa perjanjian dapat dikaji ulang setiap 5 tahun. Pada Pasal 10 juga dinyatakan bahwa perjanjian tersebut mulai berlaku setelah diratifikasi oleh kedua negara. Indonesia meratifikasi perjanjian ini pada 2 Februari 1996.

Jadi perjanjian tersebut tidak dapat berakhir tetapi hanya dapat dikaji ulang. Nah lho, bagaimana ini? Artinya jika berpegang pada perjanjian tersebut, maka pengendalian FIR Sektor A tidak bisa kembali ke Indonesia seperti janji Menhub EE Mangindaan.

Berbagai pembicaran dengan Singapura sudah berkali-kali diadakan namun selalu gagal. Pada pertemuan Regional Aviation Navigation (RAN) yang diselenggarakan oleh ICAO di Singapura tahun 1983, permintaan Indonesia ditolak ICAO karena Indonesia dianggap masih belum mampu mengelola kawasan udaranya dari sisi teknologi dan SDM.

Pada pertemuan RAN berikut pada tahun 1993 di Bangkok, Indonesia kembali gagal karena dalam pertemuan sepenting itu pihak Indonesia hanya diwakili oleh pejabat operasional yang tidak punya kuasa memutuskan. Sedangkan pihak Singapura mengirim Jaksa Agung, Sekjen Kementerian Perhubungan dan Penasehat hukum laut internasional. Terlihat di sini Indonesia hanya keras di cakap tapi begitu action keok terus.

Setelah kegagalan di Bangkok, perundingan berikutnya dilakukan secara bilateral. Pertemuan dilakukan pada tahun 1994 di Jakarta dan 1995 di Singapura. Namun kembali Indonesia dianggap belum layak mengelola FIR diatas Kepulauan Natuna. Pertanyaannya: apakah memang Indonesia sudah tidak peduli dengan dignity atau ini kebodohan yang akut?
Persoalan pengelolaan FIR Kepulauan Natuna belum beres sudah muncul persoalan baru terkait dengan pelaksanaan ASEAN Open Sky Policy pada 1 Januari 2015. Persoalan bertambah rumit karena Singapura dan Thailand sudah menyatakan siap untuk menjadi pusat kontrol wilayah udara ASEAN. Jadi jika kita kembali lengah, maka tidak hanya wilayah udara Indonesia di atas Kepulauan Natuna saja yang di kontrol oleh asing, tetapi seluruh wilayah udara Indonesia dikuasai asing.

Seharusnya sebagai negara terbesar di ASEAN, kontrol wilayah regional harus dipegang oleh Indonesia. ASEAN Open Sky itu sebenarnya tidak ada, yang ada adalah Indonesia Open Sky. Oleh karena itu pusat ATFM harus berada di tangan Indonesia. Bukan di Singapura ataupun Thailand.

Sayangnya kembali Indonesia tidak siap dari sisi teknologi dan SDM karena Pemerintah belum menganggarkan rencana tersebut di dalam APBN. Singapura dan Thailand secara teknologi, SDM dan finansial siap. Untuk membangun ATFM diperlukan dana sekitar Rp 1 triliun. Di sini kembali Indonesia kedodoran. Teriak saja yang kencang, tapi no action.

Jika ASEAN Open Sky sudah diterapkan dan Indonesia belum mempunyai sistem ATFM yang kuat, maka bisa dipastikan Singapura atau Thailand dengan melibatkan ICAO akan menguasai kontrol wilayah udara ASEAN, termasuk Indonesia. Sudah jatuh tertimpa tangga pula.

Jalan Keluar

Pertama, Kementerian Perhubungan harus selesaikan segera semua temuan audit ICAO terkait dengan keselamatan penerbangan sipil yang membuat Indonesia masih dilarang terbang melintasi wilayah udara Eropa, kecuali untuk beberapa maskapai penerbangan nasional. Upayakan juga supaya Indonesia keluar dari Catagory 2 di Federal Aviation Administration (FAA) Amerika Serikat.
Kedua, segera gunakan pegaruh Indonesia di ASEAN dan lobi ke ICAO untuk meminta Singapura segera melepaskan FIR di Kepulauan Natuna dan terakhir Pemerintah serta DPR-RI (Komisi I, Komisi 5 dan Badan Anggaran) harus menganggarkan dalam RAPBN Perubahan 2014 mendatang dana sekitar Rp. 1 triliun untuk pembangunan ATFM Center.
Semua perlu anggaran tetapi demi kedaulatan Republik Indonesia seharusnya anggaran bukan masalah. Pemerintah jangan hanya pro pada pemberian subsidi BBM tetapi persoalan dignity ini juga harus menjadi prioritas supaya kepala kita bisa tegak di pergaulan internasional.

(Sumber: DetikNews.Com, 22 April 2014).

Penulis: Agus Pambagio

Pemerhati Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen