Abu Su’ud
Pernah lebih dari tiga dasa warsa, 1 Juni tidak lagi diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Apakah berarti Pancasila tidak lagi diakui sebagai pandangan hidup ataupun dasar negara selama masa itu? Tidak, kenyataan menunjukkan secara formal Pancasila tetap menjadi dasar negara. Tiap tahun juga diperingati kelahirannya, yaitu 18 Agustus, hari penetapannya secara formal sebagai dasar negara dengan diberlakukannya dalam kesatuannya dengan UUD 1945. Saatnya tepat sehari setelah hari proklamasi.
Secara gencar dan terencana, Pancasila diajarkan melalui kegiatan Pedoman Penataran dan Pengamalan Pancasila (P4). Dengan gegap-gempita, Pancasila disosialisasikan secara intensif, namun secara bersamaan juga ditafsirkan dan diamalkan sesuai dengan kehendak dan kepentingan Orde Baru.
Sementara pemimpin Orde Baru, Seharto mengawali kepemimpinanya secara eksplisit untuk merevisi kepemimpinan Orde Lama di bawah Bung Karno. Alasannya, mereka tidak melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
Sejarah mencatat dan mengajarkan kepada kita dua hal. Pertama; Pancasila merupakan falsafah multitafsir, yang bisa ditafsirkan dan dikembangkan secara berbeda. Tidak hanya untuk Pancasila karena hal itu juga berlaku untuk komunisme dan Islamisme. Kedua; kita perlu belajar dari sejarah bukan sekadar selalu tidak melupakan sejarah.
Jas Merah
Yang paling kita ingat selama ini tentang sejarah adalah pidato Bung Karno: Jas Merah (Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah), yang intinya jangan meninggalkan sejarah karena banyak pelajaran yang harus dipetik. Banyak yang memahami bahwa yang dimaksud Soekarno adalah orang harus senantiasa mengacu pada masa lalu, untuk tidak melupakan sejarah. Ini sebenarnya kurang tepat.
Langkah untuk tidak memperingati 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila, dan menekankan perlunya memperingati hari kesaktiannya pada 1 Oktober, menunjukkan betapa terencananya Pak Harto menghilangkan Bung Karno dari keterkaitannya dengan Pancasila.
Intensif sekali langkahnya, dengan bantuan manggala dan penatar P4, untuk memutus kaitan antara Bung Karno dan Pancasila. Bung Karno hanya dikaitkan dengan peranannya sebagai proklamator. Bersamaan dengan itu, diekspose betapa besar peranan Pak Harto menumpas G30S/ PKI yang ingin menghapus Pancasila.
Saya pernah diwawancarai oleh reporter stasiun radio swasta, tentang tuntutan masyarakat mengangkat peristiwa Mei 1998 dalam kurikulum pendidikan sejarah. Saya katakan ada tiga fungsi sejarah dalam kehidupan. Dalam fungsi genealogis sejarah merupakan rangkaian peristiwa yang mengingatkan pada pengalaman bangsa yang membanggakan pada masa lalu.
Dalam fungsi sebagai bagian kajian ilmu sejarah harus disampaikan apa adanya, bahkan sampai pada kenyataan adanya versi-versi kebenarannya. Masing-masing dipaparkan sesuai versinya. Selanjutnya semua itu menjadi bahan kajian ilmuwan sejarah. Selama masa Orde Baru misalnya, pendidikan sejarah mampu mengobarkan fanatisme pada penguasa, sekaligus menebarkan kebencian pada kelompok lain.
(Sumber: Suara Merdeka, 1 Juni 2011)
